04/11/2015
Deregulasi Impor Baja Kurang Menguntungkan Bagi Industri Baja Nasional
Sejalan dengan itu, produksi dan penjualan pabrikan baja lokal bakal merosot, karena baja impor masuk dengan cara membanting harga jual (dumping). Praktik semacam ini lazim dilakukan industri baja Tiongkok yang mengalami kelebihan kapasitas produksi kronis dalam beberapa tahun terakhir.
Keadaan itu akan memicu pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di industri baja nasional. Saat ini, jumlah tenaga kerja di industri baja sekitar 115 ribu orang.
Dalam deregulasi baja, pemerintah berencana merilis Peraturan Menteri Perdagangan (permendag) yang merevisi Permendag No 28/2012 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja dan Permendag No 28/2014 tentang Ketentuan Impor Baja Paduan.
Dengan merevisi dua aturan itu, rekomendasi impor baja dari Kementerian Perindustrian dan verifikasi surveyor sebelum barang dikirim di pelabuhan muat negara eksportir dihapus. Itu artinya, pengawasan pemerintah terhadap baja impor yang bisa diproduksi industri dalam negeri berkurang.
Direktur Eksekutif IISIA Hidajat Triseputro, mengatakan para pelaku industri baja nasional di bawah IISIA menentang kebijakan ini. “Dengan deregulasi ini, nanti ada mekanisme yang selama ini dijalankan menjadi hilang, misalnya soal pemeriksaan kesesuaian dokumen dengan jenis dan spesifikasi barang di pelabuhan muat, penerbitan L/S, bahkan ada penghapusan rekomendasi dari Kementerian Perindustrian,” katanya.
Penghapusan rekomendasi dari Kementerian Perindustrian seharusnya harus tetap ada. Sebab Kementerian Perindustrian bertanggung jawab membina industri baja nasional dari hulu sampai hilir dan juga, berkewajiban menjaga kelangsungan industri secara jangka panjang beserta pengembangannya.
Dua aturan sebelumnya, yaitu Permendag No. 8 Tahun 2012 dan Permendag No. 28 Tahun 2014 bertujuan untuk memetakan dan menjaga keseimbangan supply demand produk baja di Indonesia. “Tapi dengan deregulasi, keseimbangan itu bisa terganggu,” katanya.
Ditambahkan Hidajat, IISIA meminta agar penerbitan deregulasi kebijakan tentang Tata Niaga Impor Baja hendaknya memperhatikan ketahanan industri baja nasional dimana keseimbangan supply demand baja hulu-hilir tetap terjaga.
Selain itu, IISIA juga meminta ketentuan berupa pemeriksaan kesesuaian dokumen dengan jenis dan spesifikasi barang di pelabuhan muat tetap dipertahankan. “Termasuk rekomendasi teknis dari Kementerian Perindustrian juga jangan dihapus, ini demi menjaga ketahanan industri baja nasional sebagai industri strategis,”imbuhnya.
Di sisi lain Hidajat mengapresiasi langkah pemerintah yang tetap mewajibkan produk baja memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI) dimana sertifikasi SNI harus melalui proses sesuai dengan UU no. 7 tahun 2014.
Hal yang tidak krusial adalah diperlukannya Verifikasi Surveyor (Pre Shipment Inspection) untuk memeriksa kesesuaian barang (spesifikasi dan ukuran) dengan ijin impor yang telah dikeluarkan.”Kalau ini dihapus, baja impor jadi tidak terkontrol,” tambahnya lagi.
Selesai Akhir Oktober
Persoalan ini muncul dipicu oleh rencana pemerintah menderegulasi tata niaga ekspor-impor, termasuk ekspor impor besi baja. Data dari Kementerian Perdagangan menyebutkan, ada 53 peraturan ekspor yang mencakup 2.278 jenis barang yang akan diubah.
Sedangkan untuk impor, terdapat 79 peraturan yang mengatur 11.534 jenis barang akan dirombak. Deregulasi bertujuan memangkas peraturan, menyederhanakan perizinan, dan mengurangi persyaratan tidak relevan, serta menghilangkan pemeriksaan yang selama ini ditetapkan 15 kementerian.
Menteri Perdagangan Thomas Lembong mengatakan deregulasi dan debirokratisasi kebijakan akan diselesaikan secara bertahap. Sebagian dilakukan akhir September 2015 dan secara keseluruhan akan rampung akhir Oktober 2015.
Hidajat berharap pemerintah berhati-hati mengeluarkan kebijakan soal impor baja. Sebab selama ini industri baja nasional sudah cukup resah dengan maraknya produk baja impor. Bila deregulasi ini tetap dilakukan, momentum kebangkitan indsutri baja nasional akan menguap disaat semangat pemerintah yang mengenjot pembangunan infrastruktur. "Kami sudah mengirimkan surat keberatan ke Kemenko," pungkas kata Hidayat.Sejalan dengan itu, produksi dan penjualan pabrikan baja lokal bakal merosot, karena baja impor masuk dengan cara membanting harga jual (dumping). Praktik semacam ini lazim dilakukan industri baja Tiongkok yang mengalami kelebihan kapasitas produksi kronis dalam beberapa tahun terakhir.
Keadaan itu akan memicu pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di industri baja nasional. Saat ini, jumlah tenaga kerja di industri baja sekitar 115 ribu orang.
Dalam deregulasi baja, pemerintah berencana merilis Peraturan Menteri Perdagangan (permendag) yang merevisi Permendag No 28/2012 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja dan Permendag No 28/2014 tentang Ketentuan Impor Baja Paduan.
Dengan merevisi dua aturan itu, rekomendasi impor baja dari Kementerian Perindustrian dan verifikasi surveyor sebelum barang dikirim di pelabuhan muat negara eksportir dihapus. Itu artinya, pengawasan pemerintah terhadap baja impor yang bisa diproduksi industri dalam negeri berkurang.
Direktur Eksekutif IISIA Hidajat Triseputro, mengatakan para pelaku industri baja nasional di bawah IISIA menentang kebijakan ini. “Dengan deregulasi ini, nanti ada mekanisme yang selama ini dijalankan menjadi hilang, misalnya soal pemeriksaan kesesuaian dokumen dengan jenis dan spesifikasi barang di pelabuhan muat, penerbitan L/S, bahkan ada penghapusan rekomendasi dari Kementerian Perindustrian,” katanya.
Penghapusan rekomendasi dari Kementerian Perindustrian seharusnya harus tetap ada. Sebab Kementerian Perindustrian bertanggung jawab membina industri baja nasional dari hulu sampai hilir dan juga, berkewajiban menjaga kelangsungan industri secara jangka panjang beserta pengembangannya.
Dua aturan sebelumnya, yaitu Permendag No. 8 Tahun 2012 dan Permendag No. 28 Tahun 2014 bertujuan untuk memetakan dan menjaga keseimbangan supply demand produk baja di Indonesia. “Tapi dengan deregulasi, keseimbangan itu bisa terganggu,” katanya.
Ditambahkan Hidajat, IISIA meminta agar penerbitan deregulasi kebijakan tentang Tata Niaga Impor Baja hendaknya memperhatikan ketahanan industri baja nasional dimana keseimbangan supply demand baja hulu-hilir tetap terjaga.
Selain itu, IISIA juga meminta ketentuan berupa pemeriksaan kesesuaian dokumen dengan jenis dan spesifikasi barang di pelabuhan muat tetap dipertahankan. “Termasuk rekomendasi teknis dari Kementerian Perindustrian juga jangan dihapus, ini demi menjaga ketahanan industri baja nasional sebagai industri strategis,”imbuhnya.
Di sisi lain Hidajat mengapresiasi langkah pemerintah yang tetap mewajibkan produk baja memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI) dimana sertifikasi SNI harus melalui proses sesuai dengan UU no. 7 tahun 2014.
Hal yang tidak krusial adalah diperlukannya Verifikasi Surveyor (Pre Shipment Inspection) untuk memeriksa kesesuaian barang (spesifikasi dan ukuran) dengan ijin impor yang telah dikeluarkan.”Kalau ini dihapus, baja impor jadi tidak terkontrol,” tambahnya lagi.
Selesai Akhir Oktober
Persoalan ini muncul dipicu oleh rencana pemerintah menderegulasi tata niaga ekspor-impor, termasuk ekspor impor besi baja. Data dari Kementerian Perdagangan menyebutkan, ada 53 peraturan ekspor yang mencakup 2.278 jenis barang yang akan diubah.
Sedangkan untuk impor, terdapat 79 peraturan yang mengatur 11.534 jenis barang akan dirombak. Deregulasi bertujuan memangkas peraturan, menyederhanakan perizinan, dan mengurangi persyaratan tidak relevan, serta menghilangkan pemeriksaan yang selama ini ditetapkan 15 kementerian.
Menteri Perdagangan Thomas Lembong mengatakan deregulasi dan debirokratisasi kebijakan akan diselesaikan secara bertahap. Sebagian dilakukan akhir September 2015 dan secara keseluruhan akan rampung akhir Oktober 2015.
Hidajat berharap pemerintah berhati-hati mengeluarkan kebijakan soal impor baja. Sebab selama ini industri baja nasional sudah cukup resah dengan maraknya produk baja impor. Bila deregulasi ini tetap dilakukan, momentum kebangkitan indsutri baja nasional akan menguap disaat semangat pemerintah yang mengenjot pembangunan infrastruktur. "Kami sudah mengirimkan surat keberatan ke Kemenko," pungkas kata Hidayat.
